Federasi Serikat Pekerja

Website resmi milik FSP BUMN. Website ini berdiri sejak Mei 2012 dengan harapan agar dapat memberikan informasi para anggota dan masyarakat luas pada umumnya
 

BPPT Bakal Bentuk Lebih Banyak BLU untuk Rancang Bangun Proyek Pemerintah

Pemerintah menugaskan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menggarap rancang bangun proyek-proyek infrastruktur. Ini menjadi awal kebangkitan pemanfaatan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu kemajuan ekonomi. BPPT pun berencana memperbanyak badan layanan umum guna menjembatani lembaga tersebut dengan mitra dan memperlancar pelaksanaan tugas.

“Tujuan utama penambahan BLU (Badan Layanan Umum) adalah untuk melancarkan pelaksanaan tugas BPPT sebagai konsultan proyek pemerintah,” ujar Kepala BPPT Unggul Priyanto saat dihubungi pada Selasa (11/8). Saat ini, BPPT baru memiliki satu BLU, yaitu BPPT Enjiniring (BLU Pusat Pelayanan Teknologi). Jumlah tersebut dinilai tidak memadai.

BPPT menerima tugas untuk menjadi konsultan perencanaan dan rancang bangun proyek lima bidang, yaitu energi, kemaritiman, sistem air bersih, sistem perkeretaapian, serta teknologi, informasi, dan komunikasi. Penambahan BLU akan diusulkan dari satuan kerja/unit yang cakupan kerjanya sesuai bidang-bidang tersebut. BPPT sudah menandatangani kesepakatan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Pertamina untuk perencanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur energi dan pertambangan, Senin kemarin.

Menurut Unggul, mekanisme BLU sudah berjalan baik di BPPT Enjiniring dan terbukti memberi keuntungan, termasuk untuk negara. Melalui BPPT Enjiniring, BPPT antara lain melayani permintaan jasa konsultasi teknologi, studi kelayakan, dan rancang bangun proyek.

Sementara itu, sebagian besar satuan kerja BPPT masih menggunakan mekanisme pendapatan negara bukan pajak (PNBP) untuk mengerjakan permintaan jasa konsultan. Dengan mekanisme PNBP, dana dari klien yang akan digunakan BPPT untuk mengerjakan permintaan pelayanan teknologi harus disetor terlebih dulu ke Kementerian Keuangan.

Setelah itu, BPPT mengajukan permintaan menggunakan dana tersebut dengan penjelasan seluruh item pekerjaan. Ini memakan waktu. “Kadang-kadang, uang dari klien sudah masuk Juni, tetapi kami baru menerimanya 3-4 bulan kemudian. Padahal, klien terus menagih pengerjaan,” ujar Unggul.

Jika memiliki BLU, satker-satker BPPT bisa menerima uang dari klien dan langsung menggunakannya untuk mengerjakan pesanan. Unggul mencontohkan, BLU mirip dengan rumah sakit yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, tetapi boleh menerima uang dari pasien dan langsung menggunakannya untuk peningkatan layanan. Hal yang penting adalah keuangan BLU tidak defisit, rutin membayar pajak, dan senantiasa mengalokasikan sebagian pemasukan untuk kas negara.

Lebih bergairah

Pada sisi lain, dengan BLU, ahli-ahli BPPT akan lebih bergairah bekerja karena sistem pembayaran murni berdasarkan profesionalitas, sesuai standar internasional. Unggul menuturkan, para konsultan teknik di luar negeri bisa mendapatkan Rp 50 juta-Rp 70 juta per bulan. “Dengan mekanisme PNBP, konsultan BPPT hanya mendapat honor maksimal Rp 1 juta per bulan, sesuai standar pegawai negeri,” katanya.

Pembuatan BLU pun bakal memberi kepastian hukum bagi ahli-ahli BPPT dalam memberikan layanan. Unggul tidak ingin kasus staf BPPT yang tersangkut kasus pengadaan bus transjakarta terulang lagi, yaitu saat keterlibatan staf itu sebagai konsultan dalam proyek dipertanyakan mengingat belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Unggul mengatakan, sistem keuangan di BPPT bakal segera dirombak untuk memfasilitasi pembentukan BLU karena sudah diinstruksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam penandatanganan kesepakatan bersama kemarin, Kalla turut hadir.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, Wapres sudah menegaskan agar para ilmuwan Indonesia “turun gunung” terlibat dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan supaya perencanaan dan rancang bangun proyek infrastruktur dibuat lebih awal, sehingga kontrak pengerjaan proyek bisa dilaksanakan sejak awal tahun anggaran. Selama ini, program perencanaan dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan pelaksanaan program.

Kerja sama proyek energi antara BPPT dengan Kementerian ESDM dan PT Pertamina sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dari total pasokan energi nasional tahun 2025, pemanfaatan gas ditargetkan mencapai 30 persen dan energi baru dan terbarukan (EBT) 17 persen. “Rancang bangun pada dua bidang tersebut (gas dan EBT) akan segera dilaksanakan,” kata Indroyono.