Federasi Serikat Pekerja

Website resmi milik FSP BUMN. Website ini berdiri sejak Mei 2012 dengan harapan agar dapat memberikan informasi para anggota dan masyarakat luas pada umumnya
 

Melepas Sumbatan Transportasi

sajian-khusus-transporatasi

TRANSPORTASI merupakan salah satu kunci pembangunan sebuah negara. Negara-negara yang telah mencapai tingkat kemajuan ekononomi yang tinggi, niscaya ditandai dengan baiknya kegiatan transportasi, yang didukung oleh sejumlah infrastruktur memadai, dan sebaliknya. Di Indonesia, sektor transportasi masih dibekap oleh berbagai masalah mendasar, baik dari sisi infrastruktur maupun sarana.

Akibatnya, biaya logistik di negeri ini masih sangat tinggi, mencapai sekitar 30 persen dari Produk Domistik Bruto (PDB). Bandingkan dengan Amerika Serikat, biaya logistiknya mampu ditekan sampai 9,9 persen dari PDB dan Jepang 10,6 persen. Dengan konfigurasi wilayah yang terdiri dari kepulauan, tantangan masalah transportasi di Indonesia, memang sangat besar. Karena itu, Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN mengangkat masalah transportasi, dalam seminar nasional dengan tema “Transportasi Publik dan Konektivitas Pengembangan Antar Wilayah”, yang digelar di Palembang pada Juni 2013 silam. Kegiatan seminar yang selalu menjadi bagian dari kegiatan rapat kerja nasional (rakernas) FSP BUMN itu, memang kerap mengangkat berbagai aspek masalah pembangunan ekonomi nasional, dihubungkan dengan peran BUMN. “Kita ingin memberikan wawasan yang luas pada SP BUMN, tidak hanya terbatas pada masalah-masalah ketenagakerjaan,” ungkap Ketua BUMN Abdul Latif Algaff, “Sebab, para pengurus SP BUMN mempunyai peluang untuk suatu ketika menjadi pengambil keputusan di BUMN-nya masing-masing,”

Peran transportasi dalam kehidupan sebuah bangsa, kenyataannya sangat luas. Pengamat transportasi Darmaningtyas, menyebut empat fungsi utama dari transportasi, yaitu fungsi sosial (misalnya, mobilitas geografis untuk ke sekolah/ kuliah, reproduksi sosial budaya, dsb), fungsi ekonomis (bekerja dan menjadi sumber mata pencaharian itu sendiri), fungsi pendorong kemajuan suatu kawasan, serta fungsi pemersatu (komunitas dan bangsa).
Sesuai dengan fungsinya, lanjut Darmaningtyas, maka transportasi mempunyai harus membuat masyarakat bisa lebih produktif, responsif, dan peduli terhadap sesama; membuka kesempatan kerja; memacu pertumbuhan ekonomi kawasan; memperlancar arus barang; membuat kehidupan menjadi lebih baik; membuat kawasan menjadi terbuka/ramai, dan; membuat warga lebih sejahtera.

Kenyataannya, fungsi dan keharusan transportasi tersebut, di Indonesia belum berjalan secara maksimal. Di beberapa tempat keadaannya masih sangat parah, karena infrastuktur tidak tersedia sama sekali. Ada yang infrastruktur seperti jalan yang buruk, ada juga yang tersedia tapi sarananya tidak memadai seperti terjadi di sejumlah pelabuhan.
Di tempat lain, infratruktur dan sarana tersedia tapi jumlahnya tidak memadai, atau infrastrukturlengkap tapi sarana terbatas seperti terdapat pada beberapa jaringan rel kereta api dan jalan. Ironisnya lagi, ada wilayah yang mempunyai infrastruktur baik, tapi tidak maksimal pemanfaatannya, bahkan ada yang tidak termanfaatkan sama sekali. Darmaningtyas menyebut beberapa contoh menarik. Misalnya, Pelabuhan Kuala Langsa di Aceh, yang dibangun pada masa BRR. Pelabuhan ini sempat tumbuh sebagai pelabuhan yangg aktif untuk mengangkut ikan, karet, CPO, pinang, dan coklat dari Langsa dan sekitarnya untuk dibawa ke Malaysia, dan membawa produk tertentu dari Malaysia, termasuk buah-buahan sehingga harga buah di Langsa dan sekitarnya (Aceh Tamiang dan Aceh Timur) murah. Ada 413 anggota koperasi tenaga bongkar muat (TKBM) dipekerjakan plus ratusan pedagang, tukang becak, ojek, dan lainnya yang dapat hidup dari sana. “Tapi pelabuhan itu sejak 2010 mati suri karena adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang tidak memberi peluang impor produk tertentu melalui Pelabuhan Kuala Langsa.

Contoh lain, Pelabuhan Tanjung Priok. Seharusnya menjadi pelabuhan yang strategis dan maksimal sehingga dapat mengurangi kepadatan di Merak – Bakahueni karena arus barang Jawa – Sumatra dapat melalui Tanjungpriok. Tapi karena tidak kompetitif, maka para pemilik barang milih antri di Merak dan Bakahueni daripada lewat Tanjungpriok. Masalah pembangunan dan pemanfaatkan infrastruktur yang tidak maksimal, banyak terjadi karena lemahnya koordinasi antar instansi.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia masih menyisakan permasalahan seperti belum optimalnya kualitas dan kuantitas transportasi, ketepatan waktu, serta tingginya biaya perjalanan dan angka kecelakaan.Tertinggal dari negara lain, Sepanjang 2013, The Global Competitiveness mencatat bahwa kualitas transportasi Indonesia berada pada posisi 92 dari 144 negara, turun dari tahun 2012 yang masih pada posisi 51.
Dengan segala masalah yang ada sekarang, pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana transportasi, tidak bisa ditawar lagi. “Perluasan dan akses pada sumber-sumber daya ekonomi, merupakan sebuah keniscayaan mengingat meningkatnya penyebaran golongan menengah yang berdomisili pada kota-kota skala menengah di seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa,” tulis Menko Perekonomian, dalam presentasinya yang disampaikan sebagai keynote pada seminar.

Untuk pembangunan antar wilayah yang saling terkoneksi, pemerintah telah mempunyai cetak biru yang disebut MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Sejak dilaunching pada 27 Mei 2011, pembangunan infrastruktur yang digariskan MP3EI sudah berjalan. Sampai April 2013, nilai investasi yang sudah ditanamkan mencapai Rp 4.713 Triliun, untuk membiayai 1.203 proyek. Dari jumlah itu, nilai inverstasi untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 2.417,4 Triliun, dengan 944 proyek.

MP3EI merupakan konsep komprehensif yang memadukan berbagai potensi wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan semuadinamikanya. Setidaknya ada 6 koridor perekonomian yang diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, yaitu koridor Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional, koridor Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional, koridor Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional, koridor Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta pertambangan nikel nasional, koridor Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, serta koridor Papua-Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional.

“Sebagai salah satu pilar MP3EI, penguatan konektivitas adalah merupakan salah satu faktor penentu suksesnya pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia,” Bambang Susantono, Wakil Menteri Perhubungan.

Dalam pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana transportasi, BUMN berperan sangat besar. Termasuk dalam skema MP3EI. Sebagai gambaran, untuk melaksanaan MP3I, BUMN telah menanamkan investasi sampai Rp 835,6 triliun, dengan melibatkan 6,6 juta tenaga kerja. Investasi pembangunan infrastruktur tersebut, dilakukan di semua koridor ekonomi.

Pada skema MP3EI, penciptaan konektivitas antar wilayah di Indonesia, diwujudkan dalam empat bentuk utama. Pertama, merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi dan informasi. Kedua, Identifikasi simpul-simpul transportasi (transportation hubs) dan distribution centers untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang. Ketiga, penguatan konektivitas intra dan antar koridor dan konektivitas internasional (global connectivity). Keempat, peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, ekonomi pemerintahan, dan sektor pendidikan nasional.

Kendati pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana transportasi diupayakan untuk melibatkan swasta, namun sejauh ini peran BUMN masih cukup dominan. Hal ini bisa dipahami, karena BUMN, pada titik tertentu, bukan sekadar menjalankan bisnis, tetapi juga mengemban misi untuk membangun bangsa.