Federasi Serikat Pekerja

Website resmi milik FSP BUMN. Website ini berdiri sejak Mei 2012 dengan harapan agar dapat memberikan informasi para anggota dan masyarakat luas pada umumnya
 

Ketimbang Caplok PGN, Pertamina Fokus Saja Naikkan Lifting Minyak

Kamis, 09 Januari 2014 , 22:28:00 WIB – Laporan: Feriolus Nawali

RMOL. Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN menolak wacana pembelian PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjadi salah satu anak usaha PT Pertamina. Selain dinilai janggal, karena PGN bukan termasuk BUMN merugi, akuisisi PGN memerlukan dana tidak sedikit untuk membeli kembali saham yang sudah listing senilai Rp 70 triliun.

“Daripada pemerintah menghamburkan uang sebesar itu, lebih baik Pertamina fokus menaikkan lifting minyak sesuai core businessnya. Karena benchmark di negara maju, minyak itu mesti diurus satu entitas bisnis tersendiri dan gas pun entitas bisnis tersendiri sehingga pengelolaannya bisa berkompetisi secara global,” kata Ketua Umum FSP BUMN Abdul Latief Algaf didampingi Sekjen M Munif di Jakarta, Kamis (9/1).

Latief menambahkan, FSP BUMN mendukung PGN lebih meningkatkan peran menjadi satu-satunya BUMN gas dengan berkontribusi lebih luas dalam peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik menunjang ketahanan energi nasional dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Kami juga mendukung Pertamina dapat fokus meningkatkan ketahanan energi melalui peningkatan produksi dan distribusi minyak bumi,” terangnya.

Dalam kaitan itu, FSP BUMN juga menyatakan sikap menolak liberalisasi industri gas bumi dengan tidak menerapkan open access dan unbunding karena akan menghambat pengembangan infrastruktur dan mendorong pemanfaatan gas oleh trader pada fasilitas negara yang memperpanjang rantai dan menaikkan harga gas bumi yang merugikan rakyat.

Mereka menuntut, sinergi BUMN dan pengelolaannya yang fokus pada keahlian masing-masing yaitu PGN fokus pada gas dan Pertamina fokus pada minyak demi kemajuan bangsa serta tidak terjebak persaingan usaha tidak sehat yang berprespektif kepentingan badan usaha semata dan melupakan fungsi BUMN.

“Kami juga menuntut pemerintah fokus masalah ketahanan energi nasional yang sebenarnya dan mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik untuk menekan impor BBM,” terangnya.

Latief pun berharap aksi penolakan yang dilakukan FSP BUMN tidak usah berujung menjadi aksi-aksi jalanan. “Kita berharap pemerintah mendengarkan secara arif. Karena dampak rencana itu sudah mengakibatkan keresahan bagi 1.400 pekerja di PGN,” katanya.

Sementara itu, Ketua Federasi Pekerja PT PGN, Chaidar mengungkapkan, tidak ada alasan melakukan akuisisi terhadap PT PGN. Pasalnya, perusahaan itu tergolong sehat dengan laba Rp 6 trilun, bahkan pernah mencapai Rp 8 triliun di tahun sebelumnya.

Dia menduga itu dilakukan setelah sebelumnya pipa-pipa yang dibangun PGN di hilir yang langsung untuk konsumen seringkali ingin digunakan para trader migas yang sekarang berjumlah 63 trader. “Mereka minta ingin memakai pipa dibangun PGN, padahal secara infrastruktur tidak dimungkinkan, sehingga kami tolak,” terangnya.

Dampaknya, belakangan PGN dibingungkan dengan kebijakan Pertamina yang memproduksi gas di hulu, karena seringkali berpindah-pindah ladang yang menyulitkan PGN membangun pipa gas, bahkan keluarnya statement dari Dirut Pertamina Karen Agustiawan hanya akan menjual gas pada anak perusahaan Pertamina. Padahal, sudah menjadi ketetapan bahwa di bidang hilir penjualan gas dilakukan PGN.

“Terakhir, kami dengar  PGN akan diakusisi sebagai anak usaha Pertamina. Padahal, jika itu dilakukan Pertamina mesti mengeluarkan dana tidak sedikit karena kapitalisasi PGN di pasar modal sudah Rp 140 triliun, sehingga paling tidak mesti disiapkan Rp 70 triliun membeli kembali saham itu,” paparnya.

Ditambahkannya, jika PGN diakusisi menjadi anak usaha Pertamina, dampak yang terasa akan terjadi praktik perburuan rente karena mata rantai yang menjadi panjang sampai ke tingkat user di kalangan industri. “Jadi yang dirugikan adalah konsumen dengan selisih harga  bervariasi di setiap daerah,” terangnya. Hadir juga dalam acara penolakan akuisisi PGN tersebut sejumlah serikat pekerja, diantaranya, PT Peruri, PT Jasa Marga, Garuda, Kimia Farma, BPJS Ketenagakerjaan, PT PIndad dan PT Taspen  (Persero).