Federasi Serikat Pekerja

Website resmi milik FSP BUMN. Website ini berdiri sejak Mei 2012 dengan harapan agar dapat memberikan informasi para anggota dan masyarakat luas pada umumnya
 

Dahlan Iskan : Lawan!

Menteri BUMN Dahlan Iskan, geram. Kasus penyerobotan lahan BUMN yang terus berlarut, memang tidak bisa dibiarkan lagi. “Saya sampaikan ke semua direksi BUMN, lawan!” tegasnya, “BUMN harus berupaya mempertahankan, dan merebut kembali aset-aset negara yang berpindah ke tangan orang yang tidak berhak”.  

Dahlan mengakui, memang ada lahan beberapa BUMN yang belum diolah. Tapi bukan berarti sengaja ditelantarkan, tetapi karena BUMN bersangkutan masih kesulitan akibat krisis ekonomi beberapa tahun lalu. “Lahan seperti inilah yang berpotensi dicaplok pihak lain. Tindakan ini tetap saja tidak dibenarkan,” ujar Dahlan. Dahlan juga tidak menyangkal, bahwa mempertahankan aset negara yang dikelola BUMN, tidak selalu mudah, terutama karena terkait dengan kewenangan pemerintah di daerah. “Yang dibutuhkan kadang bukan hanya lobi, tetapi juga suap. Dan BUMN tidak boleh menyuap,” cetus Dahlan, “Inilah kelemahan BUMN dalam tanda kutip. Tapi BUMN harus mengubahnya jadi kekuatan, dengan memanfaatkan era transparansi. Tidak mungkin saya menganjurkan BUMN untuk ikut-ikutan main suap.” Karena menyangkut perlindungan aset negara, mestinya semua pihak aktif mendukung. Termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Kami juga meminta, Kementerian BUMN tegas melindungi lahan BUMN,” ujar Chandra Tirta, anggota Komisi VI DPR, “Kalau perlu, BUMN mempunyai pengacara handal, supaya bisa menang di pengadilan. Sebab, dalam banyak kasus, BUMN selalu kalah. Ini ironis.”

Dahlan Iskan sendiri, langsung mengambil langkah konkret, dengan melaporkan ke KPK, dugaan praktik suap di pemerintah daerah, yang mengakibatkan terjadinya pengambil-alihan lahan tiga BUMN pertambangan, yaitu PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah. FSP BUMN yang dipimpin Abdul Latif Algaff, juga angkat bicara. “Kami mendesak pemerintah, agar ikut melindungi aset negara yang dikelola BUMN,” tegas Abdul Latif, “Otoritas keamanan, otoritas pertanahan, dan DPR, juga harus konsisten melakukan pengawalan terhadap penyelamatan asset BUMN.” Menurut Abdul Latif, jika proses penjarahan lahan BUMN terus dibiarkan, bakal menimbulkan ketidakpastian hukum, berdampak pada buruknya iklim investasi, dan merugikan kepentingan negara dan masyarakat Indonesia.