Federasi Serikat Pekerja

Website resmi milik FSP BUMN. Website ini berdiri sejak Mei 2012 dengan harapan agar dapat memberikan informasi para anggota dan masyarakat luas pada umumnya
 

Mengutamakan Aspirasi Karyawan

MUHAMMAD ICHSAN Sekjen Sekar PerhutaniTidak mudah menjalankan organisasi, dengan 24 ribu anggota yang tersebar di sejumlah daerah. Terlebih organisasi itu adalah Serikat Pekerja (SP), yang tugas utamanya menampung dan memperjuangkan aspirasi anggota. Tapi, Pengurus Serikat Karyawan (Sekar) Perum Perhutani, berhasil melewati tantangan tersebut. Sekar Perhutani, mempunyai mekanisme yang cukup mapan, untuk memastikan bisa menyerap aspirasi anggota dengan baik. Antara lain dengan struktur organisasi, yang memiliki Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah, sesuai dengan wilayah operasi perusahaan, yang meliputi Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Jawa Barat dan Banten. “Kami mempunyai sekitar 70 Dewan Pengurus Daerah (DPD),” ungkap Muhammad Ichsan, Sekjen Sekar perhutani, “Jadi, proses penampungan aspirasi, bisa lebih mudah.” Sekar Perhutani, sejak awal pembentukannya pada 2001, dijalankan dengan mengutamakan perjuangan aspirasi anggota. “Namanya juga SP, ya, aspirasi anggota harus jadi perhatian utama,” cetus Ichsan.

Namun, di sisi lain, Sekar juga dituntut untuk mampu membangun hubungan baik dengan manajemen, agar bisa efektif menyampaikan aspirasi anggota. “Sejauh ini, interaksi kami dengan manajemen, sangat baik. Kadang memang terjadi sedikit gesekan. Tapi, pada prinsipnya manajemen paham posisi dan fungsi kami,” lanjut Ichsan. Selain Sekar, di Perum Perhutani ada satu lagi SP, yaitu Serikat Pekerja dan Pegawai Perum Perhutani (SP2P), yang memiliki sekitar 10 ribu anggota. Namun, Sekar dan SP2P bisa berjalan saling berdampingan. “Untuk memperjuangkan berbagal hal yang sifatnya strategis, seperti perumusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kami kompak,” ungkap Ichsan. Dalam PKB terakhir, yang diteken pada Agustus 2012, Sekar dan SP2P berhasil menggolkan sebuah poin kesepakatan penting, yaitu tentang penghapusan diskriminasi terhadap karyawan yang berstatus pekerja pelaksana. Di Perum Perhutani, terdapat sekitar 13 ribu pekerja pelaksana. Mereka sebetulnya karyawan juga, tapi tidak masuk dalam PKB, melainkan diatur secara khusus melalui Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT). Dalam Undang-undang, karyawan PKWT tidak boleh lebih dari tiga tahun. Kenyataannya, mereka banyak yang sudah mereka enam sampai sembilan tahun, tetap saja berstatus pekerja pelaksana. Sekar sudah lama memperjuangkan, agar pekerja pelaksana yang sudah melewati tiga tahun, statusnya di naikkan menjadi pegawai tetap. “Negosiasi dengan manajemen, selalu alot,” kata Ichsan, “Kami baru berhasil mendapatkan kuota 300 orang pertahun. Kalau melihat jumlahnya yang mencapai 13 ribu, kuota tersebut tentu sangat kecil.” Dalam PKB terbaru, manajemen Perum Perhutani menyetujui penambahan kuota pengangkatan pekerja pelaksana menjadi 1.600 orang per tahun. “Tentu saja kami mengusulkan ini, setelah memperhitungkan kemampuan keuangan perusahaan,” kata Ichsan. Karena itu, di sisi lain, SP di Perum Perhutani, aktif memacu karyawan agar senantiasa mengontribusikan kinerja terbaiknya untuk perusahaan.