Federasi Serikat Pekerja BUMN

Website resmi milik FSP BUMN. Website ini berdiri sejak Mei 2012 dengan harapan agar dapat memberikan informasi para anggota dan masyarakat luas pada umumnya
 

Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR (AD)
FEDERASI SERIKAT PEKERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA (FSP BUMN)
MUKADDIMAH

Bahwa sesungguhya Kemerdekaan adalah Hak Asasi yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sejak kelahiran Manusia dimuka bumi. Hak Asasi selalu melekat dalam diri manusia seiring dengan keberadaannya karenanya senantiasa harus dijaga dan dihargai oleh seluruh manusia di dunia. Penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) juga harus termanifestasikan dalam kebebasan manusia untuk berkumpul bersama mengeluarkan pendapat yang dilandasi oleh semangat saling menghargai, membantu dan tolong menolong karena manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri baik dalam aktualisasi diri maupun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya material maupun spiritual.

HAM yang melekat tersebut juga memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk dapat senantiasa memilih cara penghidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak di muka bumi. Untuk dapat tegaknya hak ini diperlukan membentuk suatu wadah bersama yang bersendikan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan serta Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu secara bersama-sama menciptakan wadah bersama yang disusun berdasarkan kepada Anggaran Dasar Fedearsi Serikat Pekerja BUMN seperti tertuang dalam hasil Keputusan Musyawarah Besar (MUBES) berikut :

BAB I
NAMA, BENTUK, WAKTU, SIFAT DAN KEDUDUKAN
PASAL 1
NAMA

Organisasi ini bernama Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara selanjutnya di singkat FSP BUMN.

PASAL 2
BENTUK

Organisasi ini berbentuk Federasi.

PASAL 3
WAKTU DAN TEMPAT

FSP BUMN didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1999 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

PASAL 4
SIFAT

Organisasi ini adalah Organisasi Serikat Pekerja yang bersifat independen yang mengandung makna mandiri, demokratis, bebas, bertanggung-jawab dan tidak berafiliasi kepada Partai Politik, Agama, Suku, Ras dan Golongan serta melaksakan Hubungan Industrial Pancasila melalui hubungan kemitraan yang selaras, serasi dan seimbang.

PASAL 5
KEDUDUKAN

Organisasi ini berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN USAHA
PASAL 6
AZAS

Organisasi ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

PASAL 7
TUJUAN

  1. Terciptanya Pekerja Indonesia yang profesional dan bertanggung-jawab terhadap terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.
  2. Meningkatnya kesejahteraan Pekerja dan keluarganya baik material maupun spiritual.
  3. Terciptanya suasana yang kondusif dalam sistem Hubungan Industrial di Indonesia.
  4. Terbinanya sikap solidaritas sesama pekerja untuk memperjuangkan hak para pekerja.

PASAL 8
USAHA

  1. Membina pribadi Pekerja Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kemampuan profesional melalui pendidikan dan pelatihan.
  2. Melakukan upaya pembinaan, pendampingan dan pembelaan terhadap para pekerja dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial.
  3. Berperan aktif dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia dan dunia internasional dengan ikut serta dalam usaha- usaha pembelaan terhadap hak para pekerja seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia.
  4. Mempelopori pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan oleh para pekerja dalam upaya peningkatan kinerja yang merupakan sumbangsih nyata kepada Bangsa dan Negara

BAB III
STATUS, FUNGSI DAN PERAN
PASAL 9
STATUS

Status Organisasi adalah Federasi yang merupakan himpunan dari serikat Pekerja BUMN dan atau Gabungan Serikat Pekerja BUMN.

PASAL 10
FUNGSI

Federasi ini berfungsi sebagai Pembina, Pendamping, Pelopor dan Pembela terhadap Serikat Pekerja BUMN dan atau Gabungan Serikat Pekerja BUMN dan Anggotanya.

PASAL 11
PERAN

Federasi ini berperan meningkatkan kualitas Serikat Pekerja BUMN dan atau Gabungan Serikat Pekerja BUMN dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Pembangunan Bangsa dan Negara.

BAB IV
KEANGGOTAAN
PASAL 12
KEANGGOTAAN

  1. Keanggotaan Federasi terdiri dari Serikat Pekerja BUMN dan atau Gabungan Serikat Pekerja BUMN serta Badan Usaha lain yang sahamnya minimal 51 % dimiliki BUMN.
  2. Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatur Anggatan Rumah Tangga.

BAB V
ORGAN, KEPEPMIMPINAN, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
PASAL 13
ORGAN FEDERASI

Federasi memiliki organ-organ sebagai berikut :

  1. Majelis Pertimbangan Federasi (MPF)
  2. Badan Pengurus Federasi (BPF)

PASAL 14
KEPEMIMPINAN

  1. Kepemimpinan Federasi ini terdiri dari :
    1. Majelis Pertimbangan Federasi (MPF) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan PengurusFederasi (BPF), baik diminta maupun tidak.
    2. Badan Pengurus Federasi (BPF) bertugas sebagai pelaksana/penyelenggara roda organisasi Federasi.
  2. Kedua Badan tersebut pada ayat 1 (satu) dipilih melalui Musyawarah Besar (MUBES), yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  3. Majelis Pertimbangan Federasi (MPF) dipimpin seorang Ketua.
  4. Badan Pengurus Federasi (BPF) dipimpin seoarang Ketua Umum.

PASAL 15
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

  1. Musyawarah Besar (MUBES)
  2. Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB)
  3. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
  4. Rapat Badan Pengurus Federasi (RBPF)
  5. Rapat Majelis Pertimbangan Federasi (RMPF)

PASAL 16
MUSYAWARAH BESAR (MUBES)

  1. Musyawarah Besar (MUBES) adalah pemegang kekuasaan tertinggi Federasi
  2. Musyawarah Besar (MUBES) diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali dihadiri oleh seluruh Anggota Federasi.
  3. Musyawarah Besar (MUBES) berwenang memilih dan menetapkan Ketua MPF (Majelis Pertimbangan Federasi) dan BPF (Badan Pengurus Federasi) secara demokratis.
  4. Musyawarah Besar (MUBES) berwenang untuk merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

PASAL 17
MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA (MUBESLUB)

  1. Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) diselenggarakan karena suatu kondisi tertentu dan memiliki kewenangan yang sama dengan Musyawarah Besar (MUBES).
  2. Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) dapat diselenggarakan atas usulan Badan Pengurus Federasi (BPF) dan atau Anggota Federasi
  3. Dalam hal mengeluarkan Rekomendasi Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) harus disetujui oleh sekurang/kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah Anggota Federasi.

PASAL 18
RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS)

  1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diadakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
  2. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) membahas evaluasi atas pelaksanaan program sesuai dengan yang diamanatkan oleh MUBES.
  3. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) menghasilkan Rekomendasi untuk dilaksanakan oleh Badan Pengurus Federasi (BPF).

PASAL 19
RAPAT BADAN PENGURUS FEDERASI

  1. Rapat Badan Pengurus Federasi terdiri dari :
    1. Rapat Pengurus Harian
    2. Rapat Pleno
  2. Rapat BPF dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Federasi.

PASAL 20
RAPAT MAJELIS PERTIMBANGAN FEDERASI

Rapat MPF dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Federasi.

BAB VI
KEUANGAN
PASAL 21
SUMBER DANA

Sumber Dana Federasi adalah:

  1. Iuran Anggota.
  2. Bantuan yang tidak mengikat dan halal.
  3. Uang hasil dari usaha Federasi yang sah.

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
PASAL 22
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

PASAL 23
PEMBUBARAN

Pembubaran Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota FSP BUMN.

BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN
PASAL 24
ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Januari 2009

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH BESAR (MUBES) III
FEDERASI SERIKAT PEKERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA