Federasi Serikat Pekerja BUMN

Website resmi milik FSP BUMN. Website ini berdiri sejak Mei 2012 dengan harapan agar dapat memberikan informasi para anggota dan masyarakat luas pada umumnya
 

Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
FEDERASI SERIKAT PEKERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA (FSP BUMN)BAB I
KEANGGOTAAN
BAGIAN I
ANGGOTA
PASAL 1
ANGGOTA

Anggota Federasi adalah setiap Serikat Pekerja dan atau Gabungan Serikat Pekerja dan atau Organisasi Pekerja yang berada di BUMN dan telah mendaftar kepada Badan Pengurus Federasi dan telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Badan Pengurus Federasi.

PASAL 2
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

  1. Sebagai Serikat Pekerja dan atau Gabungan Serikat BUMN.
  2. MendaftarkansecaraorganisasisebagaiAnggotaFederasi.
  3. Disetujui oleh Badan Pengurus Federasi (BPF).
  4. Tidak menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja yang lainnya.
  5. Menyetujui dan memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 3
HAK ANGGOTA

  1. Anggota Federasi mempunyai hak bicara dan suara serta hak memilih dan dipilih.
  2. Hak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan dan pembelaan dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan.
  3. Anggota yang dijatuhi tindakan disiplin berhak untuk membela diri dalam forum yang disediakan.

PASAL 4
HILANGNYA HAK KEANGGOTAAN

  1. Serikat Pekerja dan atau Gabungan Serikat Pekerja dimana anggota tersebut bernaung dinyatakan bubar.
  2. Berhenti atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Badan Pengurus Federasi.
  3. Diberhentikan karena Sanksi Federasi

PASAL 5
KEWAJIBAN ANGGOTA

  1. Mentaati dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi dari Federasi.
  2. Menjaga, membela dan menjunjung tinggi nama baik Federasi.
  3. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Federasi.
  4. Membayar iuran anggota.

PASAL 6
SANKSI ORGANISASI

  1. Sanksi Federasi berupa tindakan disiplin dijatuhkan kepada anggota apabila :
    1. Mencemarkan nama baik Federasi.
    2. Tidak mentaati Keputusan dan Ketentuan-Ketentuan Organisasi Federasi.
  2. Mengenai tata cara penjatuhan disiplin dan pembelaan diri anggota yang terkena akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

BAB III
MUSYAWARAH BESAR (MUBES) DAN MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA (MUBESLUB)
PASAL 7
MUSYAWARAH BESAR (MUBES)

Musyawarah besar adalah Musyawarah yang dihadiri oleh :

  1. Majelis Pertimbangan Federasi (MPF)
  2. Badan Pengurus Federasi (BPF)
  3. Anggota Federasi

PASAL 8
MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA (MUBESLUB)

  1. Musyawarah Besar Luar Biasa adalah Musyawarah yang dihadiri oleh :
    1. Majelis Pertimbangan Federasi (MPF)
    2. Badan Pengurus Federasi (BPF)
    3. Anggota Federasi
  2. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas inisiatif:
    1. Badan Pengurus Federasi (BPF)
    2. Anggota Federasi

PASAL 9
KEDAULATAN

Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa mempunyai kedaulatan dalam :

  1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Umum Federasi.
  2. Meminta Pertanggungjawaban Badan Pengurus Federasi
  3. Memilih Ketua dan Anggota Majelis Pertimbangan Federasi (MPF) sebanyak 5 (lima) orang.
  4. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Bagan Pengurus Federasi sekaligus sebagai Ketua Tim Formatur dan memilih serta menetapkan 4 (empat) orang anggota Formatur BPF.

PASAL 10
KUORUM

Musyawarah Besar (MUBES) atau Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah anggota Federasi.

BAB III
MAJELIS PERTIMBANGAN FEDERASI (MPF)
PASAL 11
MASA JABATAN

Masa jabatan Ketua Umum dan Anggota Majelis Pertimbangan adalah 4 (empat) tahun dan/atau disesuaikan dengan Musyawarah Besar.

PASAL 12
KETUA DAN ANGGOTA

  1. Ketua dan Anggota Majelis Pertimbangan Federasi dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Besar.
  2. Majelis Pertimbangan Federasi sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
  3. Anggota Majelis Pertimbangan Federasi merupakan Pengurus Serikat Pekerja BUMN dan atau Gabungan Serikat Pekerja BUMN.
  4. Anggota Majelis Pertimbangan Federasi tidak dapat merangkap jabatan sebagai Badan Pengurus Federasi.

BAB IV
BADAN PENGURUS FEDERASI
PASAL 13
KETUA UMUM

  1. Ketua Umum adalah Pimpinan Pelaksana Program Federasi
  2. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Umum dibantu oleh Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Sekretaris, Bendahara dan Departemen sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 14
TUGAS DAN WEWENANG

  1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
  2. Membuat laporan perkembangan Federasi yang disampaikan pada Rakernas.
  3. Memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan organisasi yang dikelola dengan cara transparan.
  4. Memiliki kewenangan dalam pengaturan administrasi Federasi.
  5. Bersama perangkat organisasi lain dibawahnya melakukan pembelaan dan pembinaan kepada anggota Federasi.
  6. Melaksanakan Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar luar Biasa dan Rakernas.
  7. Menyampaikan dan mensosialisasikan seluruh hasil MUBES, MUBESLUB dan RAKERNAS kepada Anggota Federasi.

PASAL 15
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

  1. Pergantian Antar Waktu dilakukan terdapat Pengurus atau Anggota MPF berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya.
  2. Mekanisme Pergantian Antar Waktu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

PASAL 16
IURAN ANGGOTA

  1. Anggota Federasi wajib membayar iuran anggota.
  2. Besarnya uang iuran ditetapkan dalam RAKERNAS.

BAB V
LAGU DAN LAMBANG
PASAL 17
LAGU DAN LAMBANG

Lagu, lambang dan berbagai Atribut Organisasi lainnya diatur dalam Peraturan Organiasi.

BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PASAL 18

Perubahan anggaran Rumah Tangga hanya dilakukan oleh Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

BAB VII
PEMBUBARAN
PASAL 19

Dalam hal terjadi pembubaran seluruh harta benda organisasi dihibahkan kepada lembaga sosial.

BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN
PASAL 20

  1. Setiap anggota dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sejak tanggal ditetapkan.
  2. Setiap anggota wajib mentaati seluruh isi ketentuan ini.
  3. Pelanggaran terhadap isi ketentuan ini, akan dikenakan sanksi organisasi yang akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Januari 2009

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH BESAR (MUBES) III
FEDERASI SERIKAT PEKERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA