Federasi Serikat Pekerja BUMN

Website resmi milik FSP BUMN. Website ini berdiri sejak Mei 2012 dengan harapan agar dapat memberikan informasi para anggota dan masyarakat luas pada umumnya
 

Pusat Kajian & Bantuan Hukum

PEMBENTUKAN PUSAT KAJIAN STRATEGIS DAN BANTUAN HUKUM
FEDERASI SERIKAT PEKERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA
(FSP BUMN)

Dalam rangka kelanjutan aktivitas organisasi dan amanat Musyawarah Besar (MUBES) III Federasi Serikat Pekerja BUMN (FSP BUMN) Tahun 2009 dan hasil Rapat Pleno Badan Pengurus Federasi Serikat Pekerja BUMN (BPF SP BUMN) tertanggal 8 Maret 2012 di Gedung YTKI Jakarta untuk membentuk dan Pusat Kajian Strategis dan Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara diluar struktur organisasi.

Badan Pusat Kajian Strategis dan Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara ini berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pusat Kajian Strategis dan Bantuan Hukum FSP BUMN merupakan organisasi sayap Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (FSP BUMN RI) yang bertugas antara lain;

  • Melakukan kajian terhadap kebijakan Pemerintah atas pengelolaan BUMN.
  • Memberikan masukan kepada Pemerintah dan Legislatif atas pengelolaan dan pengawasan BUMN agar dapat berjalan efektif.
  • Melakukan kajian atas pelaksanaan restrukturisasi, privatisasi maupun pembentukan BUMN baru dilingkungan Kementerian¬† BUMN.

GAMBARAN UMUM PUSAT KAJIAN STRATEGIS DAN BANTUAN HUKUM
FEDERASI SERIKAT PEKERJA BUMN

  • Melakukan kajian terhadap kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN beserta Departemen Teknis/Instansi atas pengelolaan BUMN.
  • Memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah terkait dengan kebijakan pengelolaan dan pengawasan BUMN.
  • Memberikan saran atas pelaksanaan restrukturisasi atau privatisasi termasuk pembentukan BUMN baru dilingkungan Kementerian BUMN.
  • Melakukan kajian hukum atas peraturan-peraturan yang terkait Badan Usaha Milik Negara.
  • Memberikan saran kepada Pemerintah maupun Legislatif (DPR) atas penerbitan peraturan terkait dengan kebijakan terhadap BUMN.
  • Memberikan saran dan advokasi kepada Serikat Pekerja BUMN masing-masing terkait dengan pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila yang harmonis.
  • Memberikan saran kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait pelaksanaan aturan ketenagakerjaan di bawah BUMN.