Federasi Serikat Pekerja

Website resmi milik FSP BUMN. Website ini berdiri sejak Mei 2012 dengan harapan agar dapat memberikan informasi para anggota dan masyarakat luas pada umumnya
 

Dilema Keuangan BUMN

keuangan-bumn

Karena dirasakan menghambat ruang gerak BUMN, sejumlah pasal UU No. 15/2006 tentang BPK digugat ke MK. Reaksi pun bermunculan.

Mengelola BUMN, sangat berbeda dengan perusahaan swasta. Terutama dalam mengelola keuangan. Di BUMN, jika terjadi kekeliruan atau mengalami kerugian, berpotensi dijerat pasal korupsi, karena aset BUMN merupakan kekayaan negara. Padahal, dalam bisnis kerugian adalah hal yang lumrah. Kenyataan itu, membuat direksi BUMN tidak begitu leluasa bergerak, dalam mengembangkan bisnis perusahaan.

Ketentuan yang dianggap menghambat tersebut, terdapat dalam Undang-undang (UU) No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Forum Komunikasi Hukum (Forkum BUMN), Biro Hukum Kementerian BUMN dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia mengajukan uji materi (Judicial review) kedua UU tersebut ke Makamah Konstitusi (MK). Tujuannya, memisahkan aset BUMN dari keuangan negara, dan agar BPK tidak bisa melakukan audit terhadap BUMN.

Seperti dikatakan Ketua Bidang Hukum Forkum BUMN Binsar Jon Vic, bahwa pasal 2 huruf g dan huruf i dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan kebingungan bagi BUMN dalam menentukan kebijakan kegiatan usahanya.

Sedangkan pengajuan uji materi untuk UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, diarahkan pada ketentuan audit BPK terhadap BUMN yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) pasal 9 ayat (1) huruf b, pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, serta pasal 11 huruf a. Menurut Binsar, ketentuan audit oleh BPK terhadap BUMN, telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena selama ini pengelolaan keuangan BUMN juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dan sering terjadi, hasil audit dari akuntan publik berbeda dengan hasil audir BPK. “Kami meminta kepada MK agar ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi,” ujar Binsar.

Hal senada, diungkapkan Ketua Umum Forkum BUMN Hambra Samal. Menurut Hambra, jika MK memutuskan bahwa UU Keuangan Negara dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka BUMN hanya tunduk pada UU Perseroan Terbatas, sehingga dapat leluasa mengembangkan usahanya dan dapat bersaing dengan perusahaan swasta. “Selama ini, kan membingungkan. Karena BUMN harus tunduk pada dua UU sekaligus, yaitu UU Keuangan Negara dan UU PT,” ujarnya.

Tentang keberadaan Forkum BUMN, Hambra Samal menerangkan, bahwa status kedudukan organisasinya yang merupakan wadah resmi insan hukum BUMN yang dibentuk oleh Kementerian BUMN untuk memberikan dukungan terhadap BUMN dalam menghadapi persoalan hukum.

Pengajuan uji materi yang menyangkut keuangan BUMN tersebut, mendapat respons keras dari sebagian kalangan. Salah satunya Indonesian Corruption Watch (ICW). Pemisahan BUMN dari keuangan negara, menurut ICW, akan membuka penyimpangan yang lebih besar lagi. Potensi penyimpangan itu patut dipertimbangkan hakim yang menangani judicial review UU Keuangan Negara.

Merujuk pada hasil kajian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR atas kinerja 21 BUMN pada 2012, ICW menyebutkan masih banyak penyimpangan keuangan negara dalam tubuh BUMN. Dalam kajian atas hasil iktisar hasil pemeriksaan BPK Semester I 2013, terdapat 510 kasus penyimpangan keuangan negara, diantara, 234 kasus terkait dengan kelemahan SPI (Sistem Pengendalian Intern), 276 kasus terkait ketidakpatuhan pada peraturan perundangan-undangan, dan 93 kasus mengakibatkan kerugian, potensi kerugian negera, dan potensi kurang penerimaan BUMN senilai Rp 2,6 triliun. BPK juga menemukan 28 kasus ketidakefektivan senilai Rp44,7 triliun pada perusahaan BUMN penerima Public Service Obligation (PSO).

Pengamat dan praktisi hukum tata negara Refly Harun berpendapat, judicial review soal keuangan BUMN memiliki dasar yang kuat, karena memang ada peraturan tumpang tindih. Menurut Refly, pendapat yang mengajukan uji materi cukup masuk akal. Namun jika judicial review itu dikabulkan MK maka bisa jadi kedepannya keuangan BUMN dipisahkan dari keuangan negara, karena status BUMN sedikit banyak telah berubah jadi swasta. “Jika hal itu terjadi maka keuangan BUMN tidak bisa diaudit oleh BPK, dan bila ada kejahatan sang pelaku tidak bisa dijerat dengan pasal korupsi. Negara pun kehilangan asetnya triliunan rupiah,” ungkapnya.