Federasi Serikat Pekerja

Website resmi milik FSP BUMN. Website ini berdiri sejak Mei 2012 dengan harapan agar dapat memberikan informasi para anggota dan masyarakat luas pada umumnya
 

Selamat Datang, Pak Dahlan

Bagi pekerja BUMN, sosok seperti Dahlan Iskan sudah lama dinantikan untuk memimpin Kementerian BUMN. Sudah menjadi rahasia umum, selama ini BUMN sangat rentan terhadap rongrongan berbagai pihak, terutama yang berkuasa atau dekat dengan kekuasaan. Dalam kalimat yang lebih populer, BUMN kerap dijadikan “sapi perah”.

Rongrongan pada BUMN tersebut, terus saja berlangsung, meskipun Menteri BUMN beberapa kali berganti. Tidak ada menteri yang mampu menghalau rongrongan itu, karena memang selalu ada kekuatan besar di belakangnya. Yang bisa dilakukan, mungkin hanya meminimalisirnya.

Dahlan Iskan adalah Menteri BUMN dengan pribadi yang sangat berbeda. Sikapnya yang cenderung nothing to lose, bahkan menolak sejumlah fasilitas yang menjadi haknya sebagai menteri, tentu membuat segan bagi siapa saja yang berniat untuk merongrong, seperti menitipkan orangnya menjadi direksi, atau meminta proyek, dan sebagainya.

Namun, di atas semua itu, dahlan hadir memimpin Kementerian BUMN dengan kompetensi yang tidak diragukan lagi. Prestasinya saat menjadi Direktur Utama PT PLN, merupakan fakta telanjang yang bisa dilihat dengan mudah. Dengan pengalamannya memimpin sebuah BUMN, Dahlan juga tentu tahu persis, apa yang dibutuhkan sebuah BUMN agar bisa menggenjot kinerja bisnisnya.

Dengan gaya kepemimpinannya yang cenderung straight, membebaskan diri dari keruwetan birokrasi dan protokoler, niscaya akan membuat direksi di setiap BUMN untuk selalu “terjaga”, bekerja dengan intensitas lebih tinggi. Seperti sudah sering terjadi, tidak pernah bisa diduga, kapan Dahlan melakukan sidak, menelisik keadaan bisnis BUMN di lapangan secara on the spot.

Dari sekian banyak langkah “mengejutkan” yang sudah diayunkan Dahlan Iskan, yang paling strategis tentu saja kebijakan pendelegasian wewenang. Melalui Kepmen No. 236, Menteri Dahlan Iskan memereteli sejumlah kewenangannya, serta memberi keleluasaan pada direksi dan komisaris BUMN dalam pengambilan keputusan bisnis.

Kebijakan tersebut, tentu saja diterbitkan dengan pertimbangan sangat matang. Dan, memang, bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja BUMN, karena perusahaan dapat bergerak lebih lincah. Namun, seperti pisau bermata dua, kebijakan itu juga bisa menimbulkan dampak buruk. Dengan keleluasaan yang dimilikinya, komisaris dan direksi BUMN yang tidak amanah, tentu saja akan lebih mudah untuk melakukan penyimpangan, memanfaatkan asset dan bisnis BUMN untuk kepentingabn pribadi dan kelompoknya.

Tentu saja, Kementerian BUMN sudah memiliki resep untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang sangat merugikan tersebut. Namun, hendaknya jangan dilupakan juga pentingnya upaya memperkuat kontrol internal. Salah satunya yang sangat strategis, adalah melalui Serikat Pekerja (SP) sebagai wadah pekerja BUMN. Keberadaan SP di setiap BUMN, niscara akan menjadi salah satu sarana kontrol yang efektif, untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan di perusahaan.

Karena itu, Kementerian BUMN hendaknya aktif melakukan upaya serius untuk mendorong terciptanya hubungan industrial yang baik di setiap BUMN, dengan memaksimalkan peran SP. Sekarang ini, sebagian besar BUMN memang sudah ada SP. Namun, masih ada direksi BUMN yang menempatkan SP dalam posisi pinggiran, sehingga perannya tidak maksimal. Bahkan, ada BUMN yang belum mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan mahkota hubungan industrial.

Tanpa bermaksud mengecilkan peran kelompok lain termasuk direksi dan komisaris, para pekerja adalah kelompok yang bisa dipastikan mempunyai kepedulian sangat tinggi terhadap peningkitan kinerja dan maa depan perusahaan. Sebab, bagi mereka, perusahaan adalah merupakan sarana untuk mengaktualisasikan kompetensinya, sekaligus menjadi sumber nafkah keluarga. Para direksi dan komisaris BUMN, boleh datang dan pergi. Tapi, sebagian besar pekerja BUMN, memiliki pengabdian yang panjang di BUMN-nya masing-masing.

Semoga Menteri Dahlan Iskan telah memasukkan uapaya membangun hubungan industrial yang harmonis, sebagai salah satu program yang penting untuk diimplementasikan secara konsisten.