Federasi Serikat Pekerja

Website resmi milik FSP BUMN. Website ini berdiri sejak Mei 2012 dengan harapan agar dapat memberikan informasi para anggota dan masyarakat luas pada umumnya
 

Tidak Ada ‘Union Busting’ di ASDP

majalah-garda

DUA SP yang ada di PT ASDP, meluruskan pemberitaan tudingan adanya union busting di BUMN ini. Pemberitaan itu dipicu oleh seorang karyawan yang sedang bermasalah dengan perusahaan.

PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), sempat diterpa isu union busting, atau upaya pemberangusan serikat pekerja (SP). Widodo, yang kena sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK), karena menolak mutasi. Lantas, Widodo membawa kasusnya ke pengadilan hubungan industrial (PHI), dengan mengibarkan tuduhan union busting. Namun, kalah (Lihat Rubrik Advokasi GARDA BUMN Edisi No. 16, Februari 2013). Benarkah telah terjadi union busting? Dua SP yang ada di PT ASDP, yaitu SP Indonesia Ferry (SP IF) dan SP ASDP, tegas menolaknya. Kedua SP tersebut, bahkan merilis surat terbuka, yang antara lain menyebutkan, bahwa yang dilakukan Widodo dalam menghadapi manajemen PT ASDP di ranah hukum, adalah mewakili dirinya sendiri. Bukan aspirasi dari SP FI atau SP ASDP. “Kami sangat keberatan dan tidak dapat menerima atas pernyataan/perbuatan Sdr. Widodo yang selalu mengatasnamakan SP IF untuk kepentingan pribadi,” tegas SP IF dan PS ASDP dalam surat terbukanya. Sebaliknya, kedua SP tersebut justru mendukung  keputusan manajemen, sebagai bentuk penegakkan perusahaan, yang telah diketahui dan disepakati bersama.

Bahkan, mereka menolak jika Widodo dikembalikan statusnya sebagai karyawan PT ASDP, dengan alasan bakal menjadi preseden buruk lagi perusahaan dan karyawan, serta dapat mengganggu suasana kerja menjadi kontra produktif. Ketua SP ASDP Agustono mengatakan, bahwa putusan PHI yang menolak tuntutan Widodo, merupakan learning organization yang sangat baik bagi SP, khususnya yang ada di PT ASDP. “Sebelum membawa masalah ke PHI, kita harus memastikan tidak menyalahi ketentuan yang sudah berlaku di perusahaan,” ujarnya. Yang dilakukan Widodo, sejak awal sudah melabrak ketentuan, bahwa setiap karyawan harus bersedia di tempatkan di mana saja oleh perusahaan. Terlebih, mutasi yang dilakukan kepada Widodo sebetulnya adalah promosi. Sebelumnya di tugaskan untuk memimpin sebuah Kantor Cabang, Widodo adalah staf ahli. Dan Menteri BUMN telah mengeluarkan ketentuan, tidak ada lagi staf ahli di semua BUMN. Hal senada diungkapkan Ketua SP IF Sugeng Purwono. “Kami bukan semata-mata mendukung manajemen, dalam menghadapi tuntutan Widodo. Tapi hanya ingin ketentuan ditegakkan dengan baik,” ucapnya. Sugeng menyayangkan sikap Widodo, yang memanfaatkan posisinya sebagai Ketua SP IF untuk memperjuangkan kepentingan pribadi, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan. Hal ini bukan saja menimbulkan citra jelek bagi perusahaan, tetapi juga buat SP IF sendiri. Lagi pula, hubungan industrial di sebuah perusahaan hanya akan tercipta, jika SP dan manajemen mampu menjalin hubungan baik, dan saling bersepakat dengan ketentuan.