Federasi Serikat Pekerja

Website resmi milik FSP BUMN. Website ini berdiri sejak Mei 2012 dengan harapan agar dapat memberikan informasi para anggota dan masyarakat luas pada umumnya
 

Wajah Samar ‘Union Busting’

Union busting memang tindakan yang paling bertentangan dengan konsep hubungan industrial. Namun, latar belakang terjadinya tekanan pada SP di sebuah perusahaan, perlu ditelaah secara tepat. Dugaan praktik union busting di PT ASDP, masih tersamar.

union-busting

Hubungan industrial di PT Angkutan Sungai Danau, dan Penyeberangan (ASDP), sempat terguncang dengan isu union busting atau upaya pemberangusan Serikat Pekerja (SP) oleh manajemen. Serikat Pekerja Indonesa Ferry (SP-IF) yang dipimpin Widodo Edi Sekatianto, mengaku mendapat tekanan berat dari manajemen, hingga berakhir dengan pemecatan Widodo Edi Sekatianto. Tentu saja Widodo tidak tinggal diam. Lantas, ia mengadukan nasibnya ke sejumlah lembaga negara, mulai dari Sudinakertrans Jakarta Pusat, Kemenakertrans, Sekretariat Kabinet RI, Komnas HAM dan Ombudsman. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans, ditemukan ada dugaan pelanggaran kebebasan berserikat sebagaimana diatur pasal 28 Jo pasal 43 UU Serikat Pekerja, serta sejumlah pelanggaran lainnya. Pada Oktober 2012, Sudinakertrans Jakpus menerbitkan anjuran, antara lain agar pihak manajemen PT ASDP Indonesia Ferry mempekerjakan kembali Widodo. Tapi, anjuran itu tidak digubris manajemen PT ASDP. Akhirnya, Widodo melaporkan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Danang S Baskoro, Polda Metro Jaya karena dianggap melakukan tindakan union busting. Dalam versi pihak Widodo, kasus ini dimulai pada Musyawarah Nasional (Munas) SP-IF yang berlangsung di Bandung, tahun 2011. Peserta SPSF, memilih Widodo sebagai Ketua Umum. Bersama pengurus lain, Widodo kemudian menyusun program kerja, yang berlandaskan pada semangat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan anti korupsi. Program kerja itu dirancang karena anggota SP-IF mencium indikasi adanya kebocoran pendapatan perusahaan sampai 30 persen, berimbas pada tergerusnya kesejahteraan pekerja.

Sejak itu, hubungan SP-IF dengan manajemen ASDP, mulai memanas. Widodo, sang Ketua Umum, dimutasi ke pelabuhan Sape, Bima Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, ia menjabat staf ahli direktur utama. Tapi, Widodo menolak mutasi itu, dengan alasan masih mengemban amanah hingga 2014 sebagai Ketua SP-IF. Pihak manajemen tidak mau menerima alasan Widodo. Alhasil, Widodo harus menjalani sidang disiplin karena menolak perintah. Hasil dari sidang disiplin itu menyatakan bahwa Widodo bersalah dan di-PHK.

Lantas, apakah benar manajemen PT ASDP telah melakukan union busting? Di lingkungan PT ASDP, sebetulnya ada dua SP. Selain SP-IF, ada SP ASDP. SP ini sudah berdiri, jauh lebih lama ketimbang SP-IF yang dibentuk belakangan. SP ASDP lebih dominan, dengan jumlah anggota mencapai tiga per empat jumlah karyawan perusahaan. Sedangkan SPIF hanya seperempatnya. Tanpa bermaksud membela pihak manajemen, Ketua SP Agustono mempunyai pandangan lain, tidak mau langsung menyebut union busting.

Keberadaan Widodo sendiri sebagai Ketua Umum SP-IF, bagi Agustono, tampak ganjil. Karena, dalam pandangannya, staf ahli dirut tidak boleh jadi pengurus SP. Soal mutasi, juga merupakan langkah yang masuk akal, karena Kementerian BUMN sudah tidak memperbolehkan ada staf ahli di BUMN, untuk efisiensi.

“Saya malah melihat, mutasi itu sebagai hal yang positif untuk Widodo,” ujar Agustono, “Karena dalam tradisi di ASDP, karyawan yang dimutasi ke wilayah lain untuk menjadi Kepala Cabang, biasanya justru nanti akan dipromosikan di Kantor Pusat, bahkan untuk masuk jajaran direksi.” Sebelumnya, sudah ada beberapa pengurus SP ASDP yang dimutasi ke daerah, kemudian dipromosikan masuk jajaran direksi. Karena itu, Agustiono tidak melihat ada yang salah dengan kebijakan mutasi terhadap Widodo. “Tapi, kalau soal PHK karena dia dianggap membantah, itu soal lain,” cetusnya. Hanya saja, Agustono menyayangkan langkah Widodo, yang tidak langsung membawa masalahnya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tapi malah mengadu ke instansi lain yang kurang relevan. “Jadi, kesannya, masalah hubungan industrial ini, mau dibawah ke ranah politik,” ujarnya.

Di sisi lain, Agustono juga menyayangkan langkah manajemen, yang tampaknya kurang hati-hati dalam menetapkan PHK. “Harusnya, diberikan alasan yang sangat rinci, agar masalah ini tidak mudah di bawa kemana-mana, karena murni urusan hubungan industrial,” ucapnya.