Perseteruan DPR vs BUMN Membuncah. Presiden Perlu Turun Gunung

Rimanews.com - Thu, 04/04/2026 - 08:54 WIB

JAKARTA, RIMANEWS - Perseteruan antara DPR dengan BUMN tampaknya terus membuncah dan semakin panas, bahkan DPR telah mengirimkan surat ke Istana Negara atas mangkirnya beberapa kali Menneg BUMN tatkala dipanggil ke gedung DPR untuk melakukan raker. Menyikapi sikon ini, ketua umum FSP BUMN, Abdul Latief Algaff menyatakan perlunya intervensi Presiden SBY atas memburuknya hubungan DPR dengan BUMN, karena beberapa kasus yang memalukan telah terjadi seperti pengusiran Dirut RNI ketika hearing dengan komisi VI, dan penggerebegan anggota komisi IX di kediamanan Menneg BUMN, karena Dahlan Iskan tidak hadir beberapa kali ketika diundang dan dipanggil DPR. Kondisi ini sudah menerabas etika yang akan mencederai citra demokrasi yang sedang kita bangun dan cenderung berpotensi mengganggu potensi pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut sangat memalukan dan tentu mencemari wibawa DPR dan pemerintah di mata publik. SItuasi ini akan membawa ketidaktenangan dalam bekerja dan menurunkan produktivitas kerja BUMN - sebagai penyangga perekonomian nasional kondisi tersebut tentu tIdak kondusif.

Konflik hubungan industrial tentunya jangan dibawa ke ranah politik karena sudah ada bingkai solusinya melalui mekanisme korporasi atau hukum ketenaga-kerjaan. Sementara menunggu membaikknya hubungan BUMN dengan DPR sebaiknya dihentikan dulu rapat-rapat antara DPR dengan BUMN agar situasi tidak semakin memburuk.

Ada beberapa kritik tajam terhadap BUMN berkaitan dengan masalah ketenaga-kerjaan karena kementrian BUMN cenderung menghindar dan tak perduli jika ada problem ketenaga-kerjaan, padahal BUMN selaku pemegang Saham dalam konteks korporasi posisinya sentral dan sangat menentukan sehingga harus terlibat dan andil dalam mencari solusi problem ketenagakerjaan di BUMN.

Banyak masalah BUMN yang sebenarnya biasa-biasa saja akhirnya jadi berlarut-larut karena tidak adanya peran kementrian BUMN, bahkan situasi ini sering dikeluhkan juga oleh pihak kemenakerstrans. Mungkin supaya lebih praktis sebaiknya menteri BUMN bisa mengangkat pejabat setingkat deputi untuk menangani kasus hubungan industrial di BUMN.

Sementara itu menanggapi retaknya hubungan BUMN dengan DPR, Istana meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan dapat menjalin komunikasi dengan lembaga negara secara elegant, khususnya DPR.

Hal itu dikemukakan Juru Bicara Presiden Julian A. Pasha menanggapi keresahan DPR terhadap Menteri BUMN yang telah berulang kali mangkir dari panggilan tanpa alasan jelas.

Menurut Julian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan agar hubungan dengan lembaga negara berjalan baik, dinamis, dan harmonis.

“Jelas pesan presiden kepada Menteri BUMN agar berkomunikasi secara baik dengan lembaga negara,” ujar Julian di Komplek Istana Kepresidenan, Rabu (3/4).

Julian menuturkan kendati telah menerima beberapa surat dari DPR, namun pihaknya belum menerima surat resmi yang terkait dengan sikap mangkir Dahlan terhadap panggilan DPR tersebut.

Namun, Julian menampik jika sikap Menteri BUMN yang beberapa kali tidak memenuhi panggilan DPR adalah sikap mangkir atau lari.

” Tidak benar kalau Menteri BUMN mangkir atau lari. Kami percayakan semua akan berjalan sebagaimana diharapkan. Komunikasi akan berjalan. Kami kira Meneg BUMN bisa penuhi undangan di komisi terkait [DPR],” ujarnya.

[ mrhill / bisnis / Abdul Latief Algaff, Ketum FSP-BUMN ]