Federasi Serikat Pekerja BUMN

Kehadiran Dahkan Iskan sebagai Menteri BUMN, langsung mengikir nuansa birokrasi di perusahaan plat merah itu. Setiap BUMN dipacu untuk bergerak gesit sebagai korporasi, tanpa haruis direpotkan lagi oleh prosedur berbelit dalam pengambilan keputusan. “Revolusi” pengelolaan BUMN, telah dimulai.

Dahlan Iskan adalah “bintang” dalam Kabinet Indonesia Bersatu II hasil reshuffle, yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Oktober 2011 silam. Perhatian publik tersedot pada pria kelahiran Magetan, Jawa Timur, 17 Agustus 1951 itu, yang bergaya menyempal dari menteri pada umumnya. Mulai dari cara berpakaian, berbicara, sampai cara kerjanya yang serba cepat dan kerap menerabas protokoler. Misalnya, secara mendadak naik ke gerbong kereta ekonomi tanpa pengawalan, tinggal di hotel yang dikelola BUMN di kamar paling jelek, dan banyak lagi.

Berlebihan? Mungkin saja. Tapi Dahlan Islkan adalah tipe pemimpin yang ingin menyaksikan secara langsung, fakta yang ada di lapangan. Tidak betah duduk di belakang meja, hanya menanti laporan . Kegiatan sidak, menjadi hal yang biasa. Namun, Dahlan tidak bermaksud merecoki para direksi BUMN, apalagi melakukan intervensi. Yang terjadi justru sebaliknya, ia memberi keleluasaan dalam pengelolaan BUMN, dengan melansir kebijakan pendelegasian wewenang.

Tak tanggung-tanggung, ia melimpahkan 38 kewenangan kepada eselon I Kementerian BUMN, komisaris dan direksi BUMN. Rinciannya, 22 kewenangan kepada eselon I, 14 kesenangan kepada komisaris, dan dua kepada direksi. Pendelegasian wewenang ini juga masuk dalam diskusi pada rapat koordinasi BUMN.

Pengalihan kewenangan itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor 236 Tahun 2011, yang diteken dan mulai berlaku pada 15 November 2011. Dengan aturan baru ini, komisaris yang selama ini lebih berperan sebagai pengarah menjadi lebih diberdayakan. Mereka tak dapat lagi berlagak “ongkang-ongkang kaki mendapat gaji”. Ini terutama bagi komisaris di perusahaan BUMN yang tingkat kesehatannya dua tahun berturut-turut menangguk untung (AA).

Kewenangan komisaris selaku RUPS itu, antara lain, mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), menyetujui penyertaan modal bagi perusahaan lain, mendirikan anak perusahaan/perusahaan patungan dan melepaskan penyertaan modal pada anak usaha/patungan dengan nilai penyertaan sampai Rp 500 milyar. Selain itu, juga memberi persetujuan untuk mengadakan kerja sama dengan jangka waktu lima sampai 10 tahun. Bentuknya bisa kerja sama operasi, bangun-kelola-serahkan, menyewakan aset, maupun kontrak manajemen.

Adapun kewenangan direksi yang setara dengan RUPS adalah pembagian tugas dan wewenang anggota direksi dan persetujuan untuk mengadakan kerja sama dengan jangka waktu sampai lima 10 tahun. Bentuknya bisa kerja sama operasi, bangun-kelola-serahkan, menyewakan aset, maupun kontrak manajemen. Adapun untuk eselon I, kewenangan selaku RUPS lebih kepada perusahaan BUMN yang kategorinya belum sehat.

Kebijakan pendelegasian wewenang tersebut, tentu saja akan membuat direksi setiap BUMN lebih leluasa bergerak. Dahlan Iskan memneg menghendaki agar mereka aktif melakukan aksi korporasi, untuk memacu kinerja bisnisnya. Namun kebijakan ini bukan tanpa risiko. Sejumlah kalangan, mengkhawatirkan, direksi dan komisaris BUMN lepas kendali. Dengan kontrol yang longgar, bisa saja mereka lebih leluasa untuk melakukan praktik penyimpangan. Misalnya, seenaknya menjual aset.

Konsen Dahlan Inskan untuk mendorong aksi korporasi, juga dicemaskan akan menjadikan BUMN sebagai perusahaan biasa, sehingga melupakan perannya dalam melayani masyarakat. Tentu saja Dahlan Iskan menepis kecemasan ini. Secara khusus, ia bahkan mengungkapkan rencana besarnya mengembangkan BUMN, untuk mendorong kemakmuran rakyat, yaitu BUMN di sektor pangan, properti, dan transportasi. “Saya punya rencana besar mewujudkan BUMN yang kuat dan mampu mengalahkan swasta,” ungkapnya. Menurut Dahlan, saat ini keinginan yang paling dekat di pikirannya adalah meraksasakan BUMN Pangan demi menjaga ketahanan pangan dari kemungkinan terjadinya krisis pangan.

“Selama ini dalam kondisi normal kita masih mengimpor beras karena ketergantungan dari negara lain. Bagaimana jika Thailand, Vietnam, India, dan China tiba-tiba tidak bisa memenuhi permintaan beras dari Indonesia. Ini bisa membuat kita kesulitan pangan,” ujarnya.

Untuk itu mantan Direktur Utama PT PLN ini bertekad membangun BUMN Pangan dengan mensinergikan tiga BUMN (Sang Hyang Seri, Pertani, dan Pusri) untuk mencetak 1 juta hektare lahan baru pertanian hingga 2014. “BUMN akan turun tangan dengan pendekatan korporasi untuk menyelesaikan berbagai kendala dalam pengembangan ketahanan pangan,” ujarnya.

Pada bidang transportasi, Dahlan menuturkan akan membangun industri kapal pengangkut komoditi seperti BBM, minyak sawit, dan batu bara. “Sinergi BUMN di sektor transportasi dapat dilakukan antara PT Bukit Asam, dan BUMN perkapalan lainnya. Selama ini BUMN terlalu banyak yang menyewa kapal hingga triliunan rupiah untuk mendistribusikan hasil komoditi,” tegasnya.

Untuk itu, ditambahkan Dahlan, sudah saatnya dibuat industri kapal dengan skema jaminan pembiayaan. Dari sisi infrastruktur Dahlan melihat bahwa saat ini yang harus cepat-cepat dikembangkan adalah Pelabuhan Tanjung Priok. “Pelabuhan ini sangat strategis karena menjadi lalu lintas kapal dan barang dalam jumlah sangat besar. Selain juga mengembangkan Pelabuhan Minyak Sawit Kuala Tanjung,” katanya. Ia menggambarkan betapa saat ini infrastruktur logistik Indonesia belum memadai yang mengakibatkan terjadinya ekonomi biaya tinggi.

Sementara itu pada transportasi darat Dahlan berpikiran mengembangkan jalur transportasi kereta api dapat mengatasi kendala distribusi barang dan jasa yang selama ini terhambat karena keterbatasan jalan. “Dalam dua tahun ke depan kita harus menyelesaikan pembangunan “double track` jalan kereta api Jakarta-Surabaya,” tuturnya.

Dahlan juga menyoroti distribusi migas terutama dari Jawa Timur ke Jawa Barat serta di sejumlah wilayah lainnya di Indonesia. “Pembangunan LNG receiving terminal dan pipanisasi gas trans Jawa saya akan paksakan dapat diselesaikan dalam dua tahun. Selain menampung untuk kebutuhan gas dalam negeri, terminal ini juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan ekspor,” tegasnya.

Sementara itu pada sektor properti, Dahlan mengungkapkan bahwa saat ini banyak aset tidak produktif BUMN yang jika dikelola secara korporasi akan memberi keuntungan yang sangat besar bagi negara. “Potensi kelolaan aset non produktif BUMN yang bisa mencapai sekitar Rp500 triliun itu dapat digarap dan dikembangkan Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia,” ujarnya.

Secara keseluruhan diutarakan Dahlan, jika mimpi tersebut tidak direalisasikan sekarang juga maka Indonesia akan diserbu asing dan tidak bisa memanfaatkan pertumbuhan ekonomi. “Jika semua itu dilaksanakan sesuai jadwal, dan ditambah dengan masuknya Indonesia dalam investment grade pada semester I 2012 maka ke depannya bisa dibayangkan bahwa ekonomi Indonesia akan luar biasa bagus,” katanya.

Apakah aksi tancap gas yang dilakukan Menteri Dahlan Iskan akan benar-benar memacu laju kinerja BUMN dalam kecepatan tinggi? Memang masih harus ditunggu. Yang jelas, gerak BUMN tidak hanya tergantung pada keleluasaan direksi dan komisaris dalam mengelolanya, tetapi juga peran serta pada pekerja atau karyawan di setiap BUMN.